PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA - Ni Made Yordha Ayu Astiti (Widyasrama, 2024)
Asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, menyatakan peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Adanya regulasi yang tumpang tindih, khususnya dalam pengaturan penipuan dalam Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kondisi tumpang tindih yang terjadi ini memberikan masalah dalam praktik hukumnya, dimana selalu berakhir dengan ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban penipuan secara elektronik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penipuan secara elektronik dalam KUHP dan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.