PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT DARI SANUR MENUJU NUSA PENIDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - I Wayan Partama Putra; I Gede Agus Uji Widastra (Widyasrama, 2022)
Terjadinya kecelakaan angkutan penyeberangan tersebut menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat bahwa kecelakaan yang terjadi selaiin diakibatkan kendala teknis dan cuaca buruk kecelakaan juga bisa diakibatkan oleh faktor kelalaian pemilik jasa angkutan, pengelola angkutan yang nakal, serta standar keamanan yang kurang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa penyeberangan. Untuk itu perlu diadakan evaluasi terhadap sarana penyeberangan Sanur-Nusa Penida agar dapat memberikan tingkat keselamatan yang sesuai dengan harapan bagi wisatawan maupun bagi masyarakat yang berada di Pulau Nusa Penida. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris. Perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida adalah dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha bila terjadi kecelakaan terhadap penumpang jasa transportasi laut dari Sanur menuju Nusa Penida pihak penyedia jasa angkutan laut tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen. Sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume. Saran yang bisa penulis berikan kepada kepolisian air agar selalu menegakan aturan dan melindungi hak-hak dari pihak konsumem maupun penyedia jasa dan kepada penyedia jasa agar selalu pintar dalam menuntut haknya sebagai konsumem sehingga haknya tetap dapat dipenuhi.